“BI Jateng berhasil melakukan fasilitasi terhadap lebih dari 200 pondokesantren (ponpes) sebagai Hebitren (Himpunan Ekonomi Bisnis Pesantren),” kata dia, Kamis, 8 Agustus 2024 seperti dilansir dari Antara.
Kemudian, 25 UMKM syariah lolos kurasi IKRA (Industri Kreatif Syariah Indonesia), fasilitasi sertifikasi halal kepada 500 UMKM, 300 orang Juleha (Juru Sembelih Halal) dan 21 Rumah Potong Unggas Halal.
“Penguatan ‘halal value chain’ secara ‘end to end’ ini diharapkan dapat terus terjalin melalui sinergi dan kolaborasi yang semakin luas dengan seluruh pemangku kepentingan di Jateng,” kata Rahmat.
Sementara itu, Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jateng July Emmylia mengapresiasi atas upaya dan kerjasama yang telah dilakukan bersama Bank Indonesia dalam mewujudkan ekosistem “halal value chain” yang inklusif di Jateng.
Baca Juga: Pemkot Semarang Targetkan Ada 5.000 Sumur Resapan Cegah Banjir
Berbagai pemangku kepentingan terlibat dalam implementasi akselerasi ekosistem “halal value chain” di Jateng, seperti Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS), Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), MAJT, LPPOM MUI, BPJPH, Dinakeswan Prov Jateng, UIN Walisongo Halal Centre.